Kewajiban Sertifikasi SMK3 Depnaker

posted in: Sertifikasi | 0

Sertifikasi SMK3 Depnaker – merupakan akronim dari Departemen Tenaga Kerja yang berada di bawah Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia atau Kemnaker. Depnaker berfungsi menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat, lalu mengatur serta melindungi tenaga kerja baik dalam maupun luar negeri. Depnaker sendiri memiliki tanggung jawab tertinggi secara langsung atas kinerjanya terhadap Presiden Republik Indonesia yang bertugas. “Dengan segala kualifikasi tersebut, sertifikasi SMK3 Depnaker pun merupakan proses penting yang wajib diikuti dan dilalui oleh perusahaan yang beroperasi di wilayah kedaulatan Republik Indonesia.” Standar yang ditetapkan oleh Depnaker dalam mengeluarkan sertifikat merujuk pada standar keselamatan dan kesehatan Internasional, namun telah disesuaikan untuk dijadikan sebagai standar nasional.

Sertifikasi SMK3

Depnaker akan melakukan proses sertifikasi dalam dua tahap, yakni pra audit yang mana dilakukan pertama kali untuk memeriksa laporan perusahaan yang telah disiapkan. Apabila dalam pra audit tersebut ditemukan kesalahan, perusahaan masih diberi kesempatan untuk melakukan perbaikan sebelum dilakukan proses audit lanjutan yang mana penguji Depnaker akan melakukan pemeriksaan secara menyeluruh dan apabila kemudian masih didapati kesalahan atau ketidaksesuaian dengan laporan yang diserahkan, maka sertifikat tidak akan dikeluarkan dan perusahaan pun harus membuat pengajuan ulang sertifikasi SMK3 Depnaker setelah jeda beberapa bulan. Audit ulang tersebut juga belum tentu akan langsung disetujui dan cepat dilaksanakan, mengingat panjangnya daftar antrean perusahaan maupun instansi yang ingin menjalani audit dengan Depnaker.

Mengapa Sertifikasi SMK3 Depnaker Wajib Dilakukan?

Sertifikasi SMK3 Depnaker

Tentu saja sebab Depnaker yang membawahi dan bertanggung jawab langsung atas para tenaga kerja yang berstatus WNI resmi. Sertifikat yang dirilis oleh Depnaker merupakan standar nasional atas keselamatan dan kesehatan kerja di Indonesia. Jika perusahaan tidak memenuhi standar nasional tersebut, maka perusahaan dianggap gagal dan kelayakan operasionalnya patut dipertanyakan, bahkan memungkinkan untuk dikeluarkannya instruksi penghentian operasional. Sertifikasi dengan Depnaker pada dasarnya lebih sederhana dibandingkan sertifikasi dengan badan inspeksi lain yang mayoritas menggunakan standar Sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Internasional. Di mana Depnaker menggunakan standar nasional yang telah melalui banyak penyederhanaan serta penyesuaian dari standar Internasional. Memiliki sertifikasi nasional berarti telah memenuhi standar operasional yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Banyak perusahaan yang fokus untuk mendapatkan sertifikasi Internasional semata-mata demi gengsi dan kemudian mengabaikan sertifikasi nasional yang sebenarnya memberi lebih banyak kemudahan untuk menjalankan operasional di Indonesia.

Sebab itu, lebih baik bila mengurus lebih dahulu sertifikasi dengan Depnaker, sesuai dengan standar nasional, baru mengejar sertifikasi standar Internasional. Jika ingin melakukan sertifikasi SMK3 Depnaker, langkah yang perlu ditempuh sangat mudah. Perusahaan tinggal mengajukan surat permohonan resmi kepada Depnaker untuk melakukan proses sertifikasi, lalu menunggu respon yang mungkin sedikit lama mengingat banyaknya pengajuan dari perusahaan di seluruh negeri.

Referensi :

http://www.qyusiconsulting.com/